Jambi, 1 Oktober 2026 – The 2nd International Conference on Islamic Economics and Business (ICoIEB) 2026 yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menghadirkan Dr. Mohamed Syazwan Ab Talib dari UBD School of Business and Economics, Universiti Brunei Darussalam, sebagai salah satu pemateri dalam konferensi internasional tersebut.

Dalam pemaparannya, Dr. Mohamed Syazwan mengangkat tema “Halal Tourism Supply Chains: Reciprocal Learning for BIMP-EAGA Brunei and Indonesia”. Materi tersebut membahas pentingnya pendekatan rantai pasok dalam membangun pengalaman pariwisata halal yang terintegrasi serta peluang pembelajaran timbal balik antara Brunei Darussalam dan Indonesia.

Dr. Mohamed Syazwan menjelaskan bahwa sebuah destinasi hanya dapat disebut halal-friendly apabila seluruh mata rantai layanan yang mendukung wisatawan mampu memberikan pengalaman yang konsisten. Ia menghubungkan tiga aspek utama, yaitu promise, delivery, dan trust. Menurut perspektif yang dipaparkan, apa yang dijanjikan oleh destinasi harus sesuai dengan layanan yang diterima wisatawan sehingga pada akhirnya membangun kepercayaan terhadap destinasi tersebut.

Ia juga memaparkan perkembangan pasar perjalanan Muslim yang terus mengalami peningkatan skala dan nilai. Pertumbuhan tersebut, menurut materi yang disampaikan, semakin menuntut adanya layanan pariwisata yang tidak terfragmentasi dan mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim secara menyeluruh.

Dalam pemaparannya, Dr. Mohamed Syazwan turut menjelaskan pendekatan ACES dalam Global Muslim Travel Index (GMTI), yang terdiri atas Access, Communication, Environment, dan Services. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat kesiapan suatu destinasi dalam memberikan pengalaman yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Aspek services memiliki bobot terbesar, sementara komunikasi juga berperan dalam membantu wisatawan menemukan serta mempercayai layanan yang tersedia.

Lebih lanjut, ia membandingkan kondisi kesiapan pariwisata halal Brunei Darussalam dan Indonesia. Dalam materi yang dipaparkan, Indonesia berada pada posisi kedua dengan skor 79, sedangkan Brunei Darussalam berada pada posisi ke-16 dengan skor 68 berdasarkan tolok ukur yang digunakan dalam presentasi. Keduanya memiliki kekuatan pada layanan makanan halal, tempat ibadah, fasilitas bandara, serta aspek keselamatan, sementara terdapat perbedaan pada sejumlah aspek seperti pemasaran dan kesadaran pemangku kepentingan.

Dr. Mohamed Syazwan kemudian menempatkan pariwisata halal sebagai bagian dari service supply chain yang melibatkan berbagai pihak. Rantai tersebut mencakup sumber bahan dan layanan, pergerakan orang, barang dan data, pelayanan serta atraksi wisata, hingga proses penjaminan yang berkaitan dengan standar, keterlacakan (traceability), dan kepercayaan. Dengan demikian, pengalaman wisatawan merupakan hasil dari keterhubungan banyak aktor dalam ekosistem pariwisata.

Menurutnya, perjalanan wisatawan Muslim perlu dilihat secara menyeluruh mulai dari tahap discover, book, arrive, stay, experience, hingga depart. Pada setiap tahap tersebut perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab atas layanan, keterhubungan dengan pemasok, bukti jaminan halal, kesenjangan informasi, serta mekanisme pemulihan apabila terjadi permasalahan layanan.

Ia juga menyoroti pentingnya aliran fisik dan informasi dalam rantai pasok pariwisata. Keterhubungan antara produsen lokal, distributor, penyedia layanan perhotelan dan pariwisata, hingga wisatawan menjadi bagian penting untuk memastikan ketersediaan, integritas produk dan layanan, pengelolaan limbah, serta nilai ekonomi yang diterima oleh masyarakat lokal.

Dalam aspek kepercayaan, Dr. Mohamed Syazwan menekankan tiga hal penting, yakni certify, trace, dan communicate. Klaim halal membutuhkan standar yang jelas, bukti yang dapat diverifikasi, komunikasi yang konsisten, serta respons yang dapat terlihat oleh wisatawan.

Paparan selanjutnya mengidentifikasi sejumlah titik yang perlu mendapat perhatian dalam rantai pasok pariwisata halal, di antaranya information, logistics handoffs, availability, shocks, dan inclusion. Permasalahan dapat muncul ketika informasi halal berbeda antarplatform, pilihan layanan bersertifikat sulit ditemukan di luar lokasi utama, pelaku usaha lokal belum terhubung dengan jaringan pariwisata formal, maupun ketika gangguan distribusi memperlihatkan lemahnya alternatif pasokan.

Dalam konteks hubungan Brunei dan Indonesia, Dr. Mohamed Syazwan menyampaikan gagasan reciprocal learning, yaitu pembelajaran timbal balik berdasarkan kekuatan masing-masing. Brunei dapat mempelajari bagaimana Indonesia mengaktifkan permintaan pasar melalui pemasaran, peningkatan kesadaran pemangku kepentingan, transportasi, warisan budaya, pengalaman wisata, dan kedatangan wisatawan. Sementara itu, Indonesia dapat mempelajari aspek disiplin jaminan halal dan koordinasi publik yang dimiliki Brunei.
Ia kemudian menawarkan gagasan pengembangan shared Borneo halal-tourism corridor, dengan menggabungkan kekuatan sistem jaminan halal Brunei dan kemampuan aktivasi pasar Indonesia. Konsep tersebut mencakup kesamaan jaminan kepada wisatawan, pengembangan itinerary yang menghubungkan wisata alam, budaya, dan keagamaan, penggunaan data yang terpercaya, serta penguatan kapasitas dan akses pasar bagi pelaku usaha pariwisata.

Menurut materi yang disampaikan, penggabungan kekuatan Brunei dalam aspek assurance dengan kemampuan Indonesia dalam market activation dapat menjadi dasar untuk membangun koridor pariwisata halal Borneo yang terpercaya. Konsep tersebut selanjutnya dapat diuji, dikembangkan melalui pembelajaran, dan diperluas dalam kawasan BIMP-EAGA.

Pemaparan Dr. Mohamed Syazwan Ab Talib memberikan perspektif bahwa pengembangan pariwisata halal tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas halal, tetapi juga membutuhkan keterhubungan antarpelaku, sistem jaminan yang dapat dipercaya, informasi yang jelas, serta rantai pasok yang mampu memberikan pengalaman wisata yang konsisten.

Kehadiran akademisi dari Universiti Brunei Darussalam dalam ICoIEB 2026 diharapkan dapat memperluas wawasan peserta mengenai perkembangan pariwisata halal di kawasan regional sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antara Indonesia, Brunei Darussalam, dan negara-negara dalam kawasan BIMP-EAGA.